Global Lombok, Lombok Tengah - Sejumlah kontraktor pengerjaan DAK fisik di Dinas Pendidikan Lombok Tengah masih 'digantung'.
Proyek fisik yang mereka kerjakan pada tahun anggaran 2024 lalu belum terbayarkan hingga saat ini. Padahal pekerjaan sudah diklaim selesai dan administrasi sudah diselesaikan.
Mirisnya hingga saat ini tidak ada kejelasan dari dinas bersangkutan untuk waktu pembayaran para kontraktor tersebut. Sementara PPK proyek yang sekaligus Kepala Bidang SMP Disdik Loteng, Lalu Rupawan Joni hanya mengatakan bahwa saat ini Pemkab dalam hal ini Bupati masih berupaya untuk mencari solusi.
Menindaklanjuti hal ini, sejumlah perwakilan kontraktor akhirnya mendatangi kantor DPRD Loteng, Selasa (15/1) untuk mengadukan nasib mereka ke dewan khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesehatan.
Salah satu perwakilan kontraktor, Junaidi dari CV.Anugrah mengeluhkan tentang pembayaran yang terlambat dilaksanakan oleh Pemda ke pihak rekanan. Nilainya cukup fantastis mencapai angka Rp.12,7 Miliar yang belum terbayar hingga saat ini untuk semua item pekerjaan di dinas pendidikan.
"Tolong beri solusi ke kami, kami juga ditagih di bawah," keluhnya.
Apalagi, dalam proses konsultasi dengan Disdik beberapa waktu lalu sebelum berakhir tahun anggaran, dirinya mendapat informasi bahwa ternyata sebenarnya dana itu sudah ada namun salah pembayaran ke perusahaan lainnya. Hal ini menurutnya janggal, sebab dia tidak habis pikir bahwa dinas akan bisa salah input yang menyebabkan pembayaran dialihkan.
"Maaf saya katakan, kami sebenarnya ingin agar BKAD juga hadir dan membuka akun itu, jangan saling lempar antara (Dinas) pendidikan dan (Badan) Keuangan daerah," ungkapnya.
Sementara itu, Senun selaku direktur dari CV.Alwasity lebih menekankan agar pembayaran bisa dilakukan pemerintah sebelum APBD Perubahan. Sebab, isu yang beredar selama ini bahwa pemerintah akan membayar tetapi pada anggaran perubahan nantinya.
"Jangan limpahkan kesalahan itu ke kami, kami sudah selesaikan semua tepat waktu," kesalnya. "Kami ditagih juga di bawah tempat mengambil material," sambung Senun.
Sementara Lalu Rupawan Joni selaku PPK seperti disebutkan sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya meminta kontraktor bersabar. Hal itu karena Bupati Loteng sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini.
"Sabar dulu, Insyaallah sebentar lagi," janji Joni.
Dibeberkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyikapi dan menyelesaikan persoalan yang ada.
"Sekali lagi sabar dulu pesan beliau (Bupati Loteng-Red), ini tidak seperti mengelola uang kios," tambahnya.
Lebih jauh terkait proyek di Bidang SMP yang menjadi bahan hearing, dikatakan sebenarnya ke 10 item itu sudah ada SPP/SPM. Bahkan, satu diantaranya sudah terbayar.
"Kami sudah menghadap ke Sekda dan Kaban juga, beliau-beliau sedang mengupayakan," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Wirman Hamzani atau yang akrab disapa Hamzan Halilintar mendesak agar dinas pendidikan segera menyelesaikan persoalan ini.
"Intensifkan komunikasi dengan Bupati, ini harus segera selesai," desaknya yang diiyakan oleh PPK. (*)
Komentar0