Heboh, Dugaan Politik Praktis Mencuat di Lombok Barat

Kantor Putih kabupaten lombok barat 

LOMBOK BARAT,– Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda pertanyakan integritas Pj. Bupati Kab. Lombok Barat terkait dengan pengusulan sejumlah nama Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor: 11-PANSEL-JPTP/VIII/2024 yang diduga kuat syarat dengan politik kepentingan dan konspirasi yang dilakukan oleh Pj. Bupati.

Bagaimana tidak, untuk usulan pelantikan hasil seleksi terbuka ini ke kemendagri, diusulkan setelah berakhirnya masa jabatan / pensiun salah satu calon Kepala Dinas Ketahanan Pangan Baiq Puji Qadarni, SH. Artinya, beliau diusulkan, tapi tidak dilantik.kemis, 2/01/2025

Ini kan ada apa? Malah akan menimbulkan konflik baru di tatanan birokrasi Lombok Barat.

Ketua Forum Pemerhati Birokrasi Lombok Barat Daud A Gerung menyayangkan sikap Pj. Bupati tersebut. Ia mengatakan mestinya usulan ini dikonsultasikan dulu dengan timsel sebelum dilanjutkan. Jika tetap dibiarkan, maka kami akan melakukan gugatan secara keperdataan di PTUN.” Tegasnya.

Selain itu ada nama Sdr. Dr. Lalu Tajuddin, S. Pd., M.Pd yang diusulkan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat yang cacat secara moralitas. ia tidak menunjukkan sikap Keteladanan sebagai pejabat publik. Kasusnya sedang berproses di polres, digugat oleh anaknya karena ditelantarkan dan menggugat cerai istrinya.” Tambahnya.

Ketua PPDI Lombok Barat Ramli Ahmad menyatakan hal serupa. Ia menyesalkan sikap Pj. Bupati Lombok Barat terkait pengusulan nama tersebut. Di tengah-tengah situasi transisi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini. 

Mestinya pak Pj.Bupati menjaga kondusifitas pasca Pilkada, bukan malah memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Apalagi beliau mengklaim dirinya diminta oleh Bupati terpilih terkait usulan ini. Dan diminta untuk melakukan evaluasi pergeseran sejumlah kepala OPD.

Janganlah membawa-bawa nama Bupati terpilih, sebab belum SAH secara hukum, belum dilantik.” Ungkapnya.

Haetami Ketua Aliansi Pemuda Lombok Barat, mengancam akan mengambil langkah-langkah tegas jika Pj. Bupati Lombok Barat tidak mengindahkan pernyataan kami ini.

“Nanti kami akan melaporkan bersurat ke instansi terkait, baik itu Kemendagri maupun KASN. Kami jg akan meminta Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi Pj. Bupati Lombok Barat. Nanti kita proses.” Tegasnya.

Ia juga mengatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kemendagri dan Pemda Lobar jika Pj. Bupati Lombok Barat tetap melanjutkan rencana-rencana konspirasinya tersebut.(Gl 02)