Global Lombok, Lombok Tengah - Masa reses masa sidang I DRPD Lombok Tengah berakhir. Semua anggota dewan sudah melaksanakan kegiatan yang menjadi kewajibannya guna menyerap aspirasi masyarakat khususnya para konstituen di Dapil masing-masing.
Tidak terkecuali Murdany, SIp MH yang menjadi anggota DPRD Loteng Fraksi Nasdem yang melaksanakan reses di enam titik berbeda.
Pria yang akrab disapa Bung Dany oleh sebagian koleganya ini mengungkapkan, persoalan yang terjadi di tengah masyarakat cukup kompleks. Mulai dari masalah infrastruktur jalan, irigasi, kekeringan di masa kemarau, penerangan jalan umum hingga masalah pemekaran wilayah yang dirasa sudah harus dilakukan mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk yang memungkinkan hal itu.
"Infrastruktur masih menjadi persoalan utama, apalagi di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain dan menjadi wajah Lombok Tengah," terang dia mengenai keluhan masyarakat.
Masalah penerangan jalan umum juga menjadi masalah utama masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk di Desa Puyung yang notabene menjadi salah satu pintu masuk Kabupaten Loteng dari jalur Barat.
Di wilayah ini bisa dikatakan bahwa kondisi desa pada malam hari tampak gelap. Padahal, Puyung sendiri mendapatkan peringkat nomor 1 nasional pada saat lomba desa beberapa waktu lalu.
"Ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan saya akan kawal itu karena itu adalah aspirasi masyarakat," jelasnya.
Mengenai irigasi sendiri, Jonggat dan Pringgarata sebagai Dapil nya diprediksi bisa menyupport pemerintah daerah dalam hal ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah pusat saat ini. Hanya saja, di wilayah ini masih belum baiknya saluran irigasi menjadi kendala utama pemenuhan kebutuhan petani akan air.
"Jadi betul kata masyarakat, tidak bisa hasil produksi itu bagus kalau irigasinya tidak bagus, jadi ini juga akan menjadi prioritas kami di pembahasan nanti," tegas Dany.
Termasuk juga masalah pemekaran wilayah terutama wilayah kecamatan khususnya Jonggat. Dalam usulannya masyarakat menilai harus ada pemekaran wilayah kecamatan agar program pembangunan bisa lebih merata.
"Mungkin ini menjadi usulan yang berbeda dari yang lainnya, tapi menarik untuk dibahas karena saya rasa masyarakat sudah mulai memahami bahwa pemekaran itu kemungkinan bisa mendongkrak pembangunan di sebuah wilayah," tukasnya.
Dia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sebagai anggota dewan ingin hadir dan terlibat secara langsung dalam persoalan masyarakat. Apalagi persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini terbilang kompleks dan harus dilakukan pembenahan oleh pemerintah daerah agar tidak stagnan pada satu titik saja. (*)
Komentar0