Global Lombok, Lombok Tengah – Menyikapi sejumlah persoalan yang muncul di tubuh managemen RSUD Praya, anggota DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani justru ‘menampar’ dewan pengawas rumah sakit tersebut.
Ditemui di ruang Ketua Komisi IV usai menerima peserta aksi kemanusiaan Selasa (31/12), pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi ini justru mempertanyakan sejauh mana para dewan pengawas rumah sakit melakukan fungsinya selama ini.
“Kalau mereka melakukan tugas dan fungsinya dengan benar, persoalan semacam ini tidak mungkin terjadi berulang kali,” tegasnya menjawab kasus warga Loteng yang meninggal akibat terlambat dirujuk dengan alasan full bed.
Bahkan lebih tegas pria yang akrab disapa Hamzan Halilintar ini mengatakan bahwa jika hal seperti ini terus menerus terjadi, tidak menutup kemungkinan dewan akan merekomendasikan bahwa dewan pengawas tidak lagi dari unsur pejabat daerah, melainkan akan diusulkan dari sejumlah elemen di luar pemerintahan. Termasuk juga dari unsur anggota dewan sendiri.
“Jabatan itu kan ada honornya, ada gajinya, kalau tidak dijalankan apa artinya? Kan honor buta,” sentilnya.
Menurutnya, fungsi dewan pengawas sangat urgen di dunia kesehatan. Terutama di rumah sakit. Sebab, peran dewan pengawas bisa menentukan baik buruknya penanganan dan pelayanan terhadap pasien yang tentunya akan berdampak pula pada nama baik daerah.
“Mungkin nanti kami agendakan juga untuk memanggil dewan pengawas ini, terlepas dari apapun jabatannya di pemerintahan,” janjinya. “Mereka harus ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di rumah sakit ini,” tutupnya. (*)
Komentar0