 |
| Gabungan aktivis lombok barat |
LOMBOK BARAT, - Gabungan aktivis, kepala desa dan masyarakat lombok barat secara bersama-sama menolak hasil pilkada lombok barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang lalu, hal ini disebabkan oleh adanya praktik politik uang yang terjadi secara besar-besaran dan terstruktur masif di kalangan masyarakat dan oknum panitia penyelenggara pilkada.
Berdasarkan hal tersebut diatas kami dengan jelas dan terbuka menolak hasil pilkada ini karena kami berpendapat telah mencederai sistem demokrasi.
Hal itu dikatakan Ketua WIB Lombok Barat (Erwin Ibrahim) didampingi oleh Ketua PPLS Asmuni, Ketua Ampes Haetami, Ketua Asak Datu Herman Kisaf, Ketua Edukasi Yursi, Ketua LMPP Zarlan, Ketua JANGKAR Daud Azhari, Ketua Kasta Zulfan, serta Tokoh Masyarakat H.Munawar. Jumat, 29/11/2024.
Selain itu juga, Ia Sama-sama berpendapat bahwa pilkada yang berlangsung saat ini adalah pilkada terburuk dalam sejarah pilkada Lombok Barat dan pada akhirnya ini akan menciptakan masyarakat yang terlibat dalam kriminalitas politik.
Telah terjadi pembiaran terhadap kondisi ini oleh oknum panitia dan badan pengawas pemilu di daerah Kabupaten Lombok Barat.
Di Tempat terpisah , Kepala desa bagik polak labuapi, Amir berpendapat Negara tidak boleh diam terhadap kondisi pilkada ini, Negara harus hadir untuk menyelidiki secara menyeluruh dan memberikan tindakan tegas terkait situasi politik di kabupaten Lombok Barat.
“Kami akan segera mempertimbangkan dan akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak hasil pilkada kabupaten lombok barat ini.” Kata Amir panggilan akrabnya kepala desa bagik Polak itu.
Lebih lanjut Ketua WIB Lombok Barat Erwin Ibrahim, menyatakan Akibat praktik money politic saat ini sudah memberikan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat, money politic menciptakan krisis kepercayaan terhadap tokoh agama dan masyarakat, yang digantikan oleh serangan uang fajar.
“Kami telah mengumpulkan bukti fakta berupa video dan foto pengakuan masyarakat yang menerima uang sogokan untuk memilih salah satu paslon.” Cetus pria yang berkepala halus itu.
Bukan hanya itu, Politik lombok barat telah direndahkan dan kami merasa sangat kecewa, “kami akan segera melaporkan hal ini secara terbuka kepada semua tingkatan panitia penyelenggara, pengawas pemilu, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan Presiden RI.” Ujarnya.
Sementara itu, tanggapan dari aktivis pemerhati demokrasi, Aditya Kusuma Putra, menyatakan bahwa Kerusakan Moral Demokrasi Di Lombok Barat akibat maraknya praktik politik uang yang telah menghancurkan moral partisipasi politik masyarakat. “Kedaulatan kini bukan lagi di tangan rakyat, melainkan telah beralih ke tangan para mafia politik.” Ujar
Kondisi ini tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga mengancam generasi emas Lombok Barat karena menunjukkan budaya politik yang tidak biasa.
Bawaslu seharusnya tidak bertindak sendiri dalam situasi seperti ini, masalah praktik politik uang yang ditemukan yang dilakukan oleh salah satu calon jika perlu Bawaslu harus mendiskualifikasi calon tersebut. “Bawaslu saya rasa kurang transparan kepada masyarakat mengenai sejauh mana pengawasannya selama Pilkada ini.” Cetus Mahasiswa itu. (gl 02)
Komentar0