Global Lombok | Lombok Tengah - Di akhir masa bakti sebagai anggota DPRD Lombok Tengah priode 2019 - 2024, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Loteng kembali membahas sejumlah Ranperda yang akan segera disahkan menjadi Perda.
Pansus bahkan langsung melaksanakan klinis pada Kamis (4/7) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan sejumlah Ranperda dimaksud. Antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda Loteng serta Dinas PMD.
Pada pembahasan yang lumayan alot, ketua Pansus, Ahmad Rifa'i beserta wakilnya H. Ahkam dan juga anggota yang lain, meminta kepada dinas terkait agar menelaah aturan-aturan yang berlaku dan juga mengevaluasi terkait peraturan yang sudah ada.
"Silahkan kita menelaah aturan-aturan yang kemudian kita cocokkan agar kedepan menjadi maslahat untuk masyarakat, khususnya di Lombok Tengah," pintanya.
Pembahasan yang membawa dampak terutama untuk desa, pendidikan dan kesehatan diharapkan memiliki nilai positif yang mengikat dan tidak menjadikan undangan-undang tersebut menggantung ketika dalam penerapannya.
H. Ahkam selaku Wakil Ketua Pansus juga meminta semua jajaran agar mengutamakan pelayanan terutama pendidikan dan kesehatan untuk disabilitas.
"Untuk pendidikan dan kesehatan, mari kita rancang Perda ini untuk kepentingan masyarakat terutama anak-anak dan mereka yang berkebutuhan khusus," terangnya.
Sementara itu, Sekdis Pendidikan, Lalu Helim menjelaskan perancangan untuk pendidikan ramah anak dan juga anak berkebutuhan khusus (ABK) telah mulai diterapkan oleh jajaran pendidik di lingkungan Dikbud.
"Beberapa sekolah saat ini telah menerapkan sekolah untuk ABK, sebagai contoh SDN 3 Praya, fasilitas mereka sudah memenuhi standar sekolah ABK," terangnya.
Ia juga telah berkomunikasi ke semua sekolah di Lombok Tengah untuk menerima anak-anak inklusi di lingkungan sekolah mereka.
"Kami juga sudah menerbitkan surat edaran agar sekolah-sekolah formal di jajaran Disdik Lombok Tengah menerima anak-anak inklusi," lanjutnya.
Dilain sisi Disdik juga segera menyiapkan guru untuk ABK yang ada disekolah- sekolah mulai dari SD dan SMP.
"Kami juga akan menerima guru-guru untuk ABK yang ada di Lombok Tengah, dan itu terbuka untuk umum, asalkan memenuhi syarat dan kompeten di bidangnya," tambahnya.
Lebih lanjut lagi, ketika pembahasan mengenai kesehatan, pihak Dinas Kesehatan yang diwakili H.Sobri selaku salah satu Kabid menjelaskan bahwa mereka fokus dan intens terhadap pendampingan pada kekerasan anak.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan puskesmas-puskesmas yang ada di Lombok Tengah agar memiliki fasilitas ramah anak, terlebih lagi program kami yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap anak," jelasnya
Terhadap dinas PMD, Pansus berharap dapat segera memfinalkan beberapa peraturan tentang perangkat desa.
"Silahkan PMD juga menelaah beberapa peraturan yang berkaitan dengan perangkat desa, jangan sampai ada ketimpangan yang terjadi," pinta H Ahkam yang kembali mengambil alih saat rapat itu berlangsung.
Pansus juga berencana sesegera mungkin meminta difasilitasi oleh provinsi terhadap Ranperda yang akan segera diketok menjadi Perda ini.
"Kami sudah jadwalkan akan diparipurnakan pada 27 Agustus nanti, jadi memang harus dikebut," jelas Ahmad Rifa'i sebagai Ketua Pansus. (tao)
Komentar0