Ketegangan pun sempat terjadi di area depan lobi kantor wakil rakyat tersebut. Massa aksi melakukan pelemparan telur dan air mineral setelah beberapa waktu sebelumnya melakukan orasi dan dialog di halaman kantor dewan.
Dalam tuntutannya, massa aksi menginginkan Dispora Loteng terbuka terhadap DPPA tahun 2022 dan 2023. Hanya saja, tuntutannya tak kunjung diamini oleh pihak dewan dan Dispora dan justru malah disuruh meminta data ke pihak Inspektorat Loteng.
Korlap aksi, Samsul Rizal menuding sedikitnya Rp.10 M anggaran yang terdapat di DPPA tidak pernah dilaksanakan oleh Dispora.
"Single event dan multi event yang dilaksanakan oleh Dispora tidak jelas, dimana mereka laksanakan. Padahal anggaran yang tertulis Rp. 10 M, belum lagi yang lain," beber Rizal.
Ia juga menuntut Dispora untuk membuka RAB serta keterbukaan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.
"Sekarang kami minta, agar dibukakan RAB. Kenapa semua disembunyikan, ada apa?" curiganya dengan nada geram.
Sementara itu, ketua BK DPRD Loteng, Legewarman, S.IP meminta kepada massa pendemo agar meminta penjelasan mengenai DPPA tahun 2022 dan 2023 kepada Inspektorat Lombok Tengah.
"Silahkan rekan-rekan mahasiswa meminta kepada inspektorat. Dan kalau memang ada kejanggalan, silahkan laporkan sesuai prosedur hukum," jawab Lege kepada massa aksi saat proses dialog di halaman kantor dewan.
Lebih lanjut lagi, Legewarman juga menjelaskan bahwa DPRD siap untuk mengawal apapun yang dituntut oleh masyarakat.
"Kami juga akan mengawal apabila benar adanya kejanggalan dari tuduhan massa kali ini," lanjutnya
Sementara itu, Kepala Dinas Dispora Loteng, Haji Mahlan, S. Sos berkilah bahwa semua hal mengenai pelaporan sudah diserahkan kepada inspektorat.
"Kami sudah serahkan semua, dan silahkan rekan-rekan mahasiswa memintanya ke inspektorat langsung, kami tidak ada kewenangan mengenai itu," kilahnya.
Ketua PC PMII Loteng, Lalu Apriyan mengatakan jika kekecewaan mereka mencuat lantaran beberapa waktu yang lalu setelah hearing di Dispora, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang sesuai.
"Kami pernah hearing di Dispora, hanya saja diacuhkan dan tidak ada penjelasan yang sesuai. Itulah kenapa kami turun langsung," terangnya.
Ia juga mengancam apabila tidak ada tanggapan dari Dispora dalam 2x24 jam, maka mereka akan turun kembali dengan jumlah masa yang lebih banyak.
"Kalau dalam waktu 2x24 jam masih tidak ada penjelasan, yang sesuai dengan RAB mereka, kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih banyak," ancamnya. (tao)
Komentar0