Hal itu mengakibatkan komite sekolah dan juga masyarakat mulai geram. Junaidi selaku komite mengatakan kalau janji yang diberikan oleh BPKAD ini hanya demagog.
"Omong kosong, mana bukti mereka serius mau menyelesaikan perkara ini, buktinya sampai detik ini tidak ada pemerintah yang terjun, ", geramnya.
Senada, Sahrun selaku sekretaris desa persiapan Jangkih Jawa juga menyesalkan ketidak tegasan dari pemerintah kabupaten Lombok Tengah menyelesaikan perkara ini.
"Kok tega masyarakat dibohongi seperti ini, apa tidak ada peduli mereka terhadap pendidikan," tanyanya yang lebih kepada mengeluhkan sikap Pemda.
Sementara pihak BPKAD sendiri selaku instansi yang menangani perkara aset daerah ketika dikonfirmasi hanya menunggu persetujuan dari Sekretaris Daerah. Kabid Aset L . Marzawan ketika dikonfirmasi media ini, menegaskan pihaknya dan tim pengamanan aset masih berkoordinasi.
"Tunggu arahan dulu. Saya sudah bicara dengan Sekda, " singkatnya.
Sebagai informasi, sudah tiga hari peserta didik SDN 1 Jangkih Jawa belum bisa masuk sekolah seperti biasa karena sekolah mereka disegel oleh pihak yang mengklaim kepemilikan tanah.
Salah satu wali siswa, L. Mail menuturkan, dia dan orang tua yang lain merasa khawatir karena tidak adanya kepastian sekolah saat ini.
"Sekolah ini mau ditutup atau bagaimana, atau minta dirusak sekalian, atau minta didemo," kesal dia sedikit memberikan ancaman.
Sampai berita ini terbit, pihak pengklaim tanah milik pemda tersebut belum memberikan komentar apapun. (tao)
Komentar0