 |
| Dugaan pelanggaran dalam rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan umum (Pemilu) 2023 |
LOMBOK TENGAH, - Dugaan pelanggaran dalam rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan umum (Pemilu) 2023 khususnya di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB kian santer beredar di tengah tengah masyarakat. Isu tersebut menjadi perdebatan dan perbincangan di berbagai grup media sosial khususnya Whatsapp dan Facebook.
Perbincangan terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut terpantau oleh wartawan media globalnews.co.id pada salah satu grup whatsapp Kecamatan Praya Tengah hari ini Senin 23/01/2023.
Dari hasil monitoring group masyarakat menduga adanya pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Praya Tengah, bahkan terindikasi Bungkam dan tutup mata terkait dugaan tersebut.
"Naikkan beritanya, Panwas Praya Tengah mati suri, coba dicek lagi kemungkinan ada PPS yang statusnya sudah tiga periode dan masih terdaftar di SIPOL" kata salah seorang yang enggan disebutkan namanya.
Lanjut ia mengomentari "kemudian ada apa dengan KPU Lombok Tengah mengumumkan PPS yang lulus dalam jangka waktu yang bersamaan berubah ubah ? Katanya.
Berbagai persepsi, pandangan tanggapan dan pendapat bermunculan, salah satu bantahan keluar dari Staf Panwas Kecamatan Praya Tengah Faozan Azima.
"Sudah dihapus aturan 2 periode itu dan sudah tidak berlaku" jelas Faozan.
Faozan bahkan meminta masyarakat mengecek PKPU No 8 tahun 2022.
"Coba cek PKPU nomor 8 tahun 2022. terbaru" tegasnya.
Tuduhan dugaan Panwas Praya Tengah bungkam dan tidak melakukan pengawasan terus mengalir bahkan diduga menjadi boneka mainan.
"Makanya kasih hasil pengawasan di tingkat Kecamatan Praya Tengah terkait proses rekrutmen PPS supaya itu menjadi bantahan terhadap persepsi masyarakat" jelas salah satu tokoh pemuda Praya Tengah.
Lebih keras lagi, Panwaslu Kecamatan Praya Tengah diminta membuat siaran pers bantahan terkait dugaan dugaan yang santer beredar di tengah masyarakat.
"Saya mau liat, apa Panwas Kecamatan berani rilis apa nggak terkait hal tersebut, kalau berani rilis berarti mereka kerja, jangan hanya jadi boneka mainan" komentar salah seorang anggota grup.
Sementara itu Komisioner Panwas Kecamatan Praya Tengah belum memberikan komentar terkait dugaan tersebut.
Terpisah Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah Lalu Darmawan yang dihubungi mengatakan bahwa terhadap hubungan perkawinan sesama penyelenggara misalnya dalam kasus ditemukan suami Panitia Pemilihan Kecamatan dan istri panitia pemungutan suara maka salah satu harus mundur. Terhadap pertanyan saudara tersebut sedang dalam proses kajian divisi Hukum.
"Nanti kami sampaikan. Karena antara staf dengan panitia memiliki tugas kewajiban dan wewenang yang spesifik. Tunggu nggih." Cetusnya. (GN 09).
Komentar0