LOMBOK UTARA, NTB - Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) menyampaikan pendapat akhir fraksinya atas Rancangan Peraturan Derah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dalam rapat paripurna, Senin (29/11/2021).
Sebagian besar Fraksi menyoroti beberapa kegiatan antara lain terkait upaya pemulihan perekonomian Lombok Utara pascapandemi, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penanganan Rumah Tahan Gempa (RTG).
Dalam pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Gabungan PKB, PDIP, dan PBK, serta Fraksi Gabungan PAN dan Demokrat terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2022, menyoroti beberapa hal, diantaranya Pemda KLU perlu melakukan sinkronisasi antara anggaran dan pendapatan dengan hitung-hitungan yang akurat dan efisien. Kemudian perlu potensi yang ada di masing-masing kecamatan disegerakan untuk pembuatan regulasi yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu pula, fraksi-fraksi dalam penyusunan APBD tahun 2012 adalah mesti tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan pendapatan daerah yang stabil agar kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Utara di masa yang akan datang, lebih baik dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yang semakin pesat. Secara umum, seluruh fraksi menyetujui RAPBD tersebut me jadi APBD 2022.
Sementara itu, dalam sambutan Kepala Daerah yang disampaikan atas Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD 2022 oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng., menegaskan Pemda bersama DPRD KLU mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat untuk berupaya menyediakan alokasi anggaran fiskal yang ideal, termasuk melalui APBD 2022 yang telah dibahas bersama Banggar dan berterima kasih atas lancarnya RAPBD menjadi APBD.
“Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberikan masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap RAPBD tahun anggaran 2022 baik terhadap komponen pendapatan belanja dan pembiayaan maupun pengawasan di dalam pelaksanaannya," tuturnya.
Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan ada manfaat dari capaian kinerja pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ke depan, berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat banyak, pada semua aspek.
Komentar0