Lombok Barat - DPRD Lombok Barat (Lobar) siap memotong anggaran perjalanan dinas mereka untuk membantu penanganan wabah covid-19 di Lobar. Bahkan rapat pembahasan terkait pemotongan itu langsung dilakukan oleh kalangan Dewan.
Pihak dewan ingin turut membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan wabah corona.
“Tadi teman-teman sudah menyepakati untuk memotong anggaran perjalanan dinas dialihkan untuk penanganan darurat bencana,” ungkap Ketua DPRD Lobar, Hj Nurhidayah saat dikonfirmasi selepas rapat.
Menurutnya sesuai kesepakatan, pemotongan sementara untuk dua perjalanan dinas bulan April yang akan di realokasikan. Jumlahnya mencapai Rp 1,4 miliar. Nantinya penambahan realokasi itu akan dilanjutkan pada bulan depan disesuikan kondisi.
“Bererti kalau sampai APBD perubahan bisa 4 samapi 6 kali perjalanan dinas yang dipotong. Sambil melihat kondisi dan situasi,” jelasnya.
Anggaran pemotongan perjalanan dinas itu akan dialihkan untuk sembako bagi masyarakat. Sebab Politisi Gerindra itu melihat masyarakat lebih membutuhkan itu pada kondisi wabah corona itu. Terlebih lagi pemerintah menimbau masyarakat untuk tetap berada didalam rumah.
“Kalau hand sanitaizer, masker dan Disinfektan Pemda sudah menggarakan untuk itu. Dan banyak juga beberapa kalangan legislatif inisiatif sendiri melakukan itu (pembagian masker dan hand sanitaizer),” ungkapnya.
Bukan tanpa alasan mengapa pihaknya memilih memberikan sembako dari pada alat pelindung diri (APD). Karena kondisi perikonomian indonesia yang mulai terpengaruh. Sehingga sembako yang paling tepat.
“Jadi tadi temen-temen (dewan) minta, karena ini anggaran dari mereka jadi untuk data penerima berasal dari konstituen masing-masing dapil(Daerah Pemilihan). Kemudian juga kami yang akan menyerahkan langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.
Selain itu, Ketua DPRD Lobar ini mendorong Gubernur NTB agar menutup akses pelabuban dan bandara. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Agar lebih meminimalisir masuknya penyeberan wabah itu. Mengingat Pelabuhan Lembar berada di Lobar.
Terlebih lagi ada info, ternyata tidak seperti yang disampikan pemeriksaan pelabuhan begitu ketat. Masih ada pengangkuan masyarakat yang turun dari kapal tidak dilakukan pemeriksaan insentif. “Inikan berbahaya karena wabah ini dibawa oleh manusia bukan barang, kalau hanya penyemprotan di penumpang yang turun hanya terkena pakaian, tapi kalau sudah terpapar didalam ini bisa menjadi kurir bagi yang belum terpapar,” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua PWNU NTB, HL Winengan meminta agar memperketat penjanganan. Walaupun sejauh ini dikatakannya belum ada instruksi penutupan total pelabuhan, bandara maupun terminal.
“Harus ada kebijakan kepala daerah, misalnya Gubernur memerintahkan harus ada pemeriksaan khusus sesuai dengan protokol kesehatan. Yang suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat C langsung dikarantiana,” tegasnya. (red)
Komentar0