POLDA NTB AKAN TINDAK TEGAS YANG BERBUAT ONAR

POLDA NTB AKAN TINDAK TEGAS
YANG BERBUAT ONAR

Mataram ,globallombok.com – Dalam melaksanakan pengamanan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung mulai hari Selasa yang lalu, Polda NTB melaksanakan siaga dengan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup terhadap kegiatan rapat pleno tersebut.

Dalam pengamanan itu Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Drs. Nana Sudjana AS, MM. menyampaikan anggota Polri yang bertugas sebanyak 550 Orang yang dalam pelaksanaan dibantu oleh anggota TNI dari Korem 162/WB yang disiagakan sebanyak 2 Pelton.

“Anggota akan melaksanakan tugas pengamanan selama rapat pleno yang berlangsung dari tanggal 7 Mei sampai dengan 12 Mei 2019, harapannya agar rapat pleno tersebut dapat berjalan dengan aman tanpa ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika ada yang mencoba untuk membuat kekacauan dalan rapat pleno tersebut maka Polri dan TNI akan mengambil tindakan tegas demi keamanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Dijelaskan Jenderal berbintang satu ini bahwa akhir-akhir ini kita mencermati beberapa kejadian di berbagai daerah termasuk di NTB yang cenderung anarkis dengan menggunakan kekerasan. Dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana disebutkan bahwa seseorang diancam hukuman 4 tahun ketika bermaksuberbuat onar, apalagi berbuat onar. ‘Dengan maksud berbuat onar saja, itu sudah merupakan tindak pidana. Siapa saja itu apakah tokoh atau politisi atau siapapun juga, Polda NTB bersama TNI akan melakukan tindakan secara tegas dan terukur serta penegakan hukum.” Ungkapnya.

Selain itu, kapolda NTB Mengatakan Ketika ada permasalahan atau ketidakpuasan dari para peserta pemilu, simpatisan atau pendukungnya dihimbau agar tidak melakukan unjuk rasa atau tindakan anarkis. Bila memang merasa diperlakukan tidak adil ada mekanisme untuk penanganannya. Kita harus hormati hukum yang ada.

” Tidak perlu menggunakan media sosial untuk saling menghujat atau kekerasan untuk melampiaskannya.

Kita akan cek kebenaran isu tersebut, dan bila terbukti benar ada oknum-oknum yang terlibat sesuai dengan fakta hukum berbuat pelanggaran atau pidana pasti akan ada tindakan tegas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yg berlaku.

Sy juga mengingatkan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum atau lebih kita kenal dengan unjuk rasa atau demomstrasi. Disitu ada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk didalamnya jaminan keamanan dengan tujuan untuk mewujudkan iklim yang kondusif serta menempatkan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Kita akan menjamin itu.

Dalam Pasal 6 lebih jelas lagi, ada kewajiban dan tanggungjawab dari warga negara yang melakukan unjuk rasa untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, aturan-aturan moral, taat kepada hukum dan peraturan per-UU-an yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah ini juga harus ditaati oleh siapapu juga yang akan melakukan unras atau demonstrasi.

Pasal 7 juga dijelaskan bahwa aparatur pemerintah termasuk Polri wajib dan bertanggungjawab untuk melindungi HAM, menghargai prinsip praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan. Jadi disini kami berupaya menciptakan situasi dan kondisi untuk menjadi aman, tertib dan damai termasuk mencegah timbulnya gangguan atau tekanan secara fisik dan psikis dari manapun juga.

Lebih lanjut dapat sy sampaikan bahwa dalam Pasal 10, penyampaian pendapat dimuka umum wajib dibeitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai, Hal tersebut dikandung maksud semuanya berjalan sesuai aturan, aman dan semua pihak terakomodir hak dan tanggungjawabnya.” Tutupya. ( Gl 02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

SAFARI RAMADHAN PERDANA, FAUZAN INGATKAN PENTINGNYA SINERGITAS

Sab Mei 11 , 2019
SAFARI RAMADHAN PERDANA, FAUZAN INGATKAN PENTINGNYA SINERGITAS Lombok Barat, globallombok.com Sabtu 11 Mei 2019 – Mengawali Safari Ramadhan 1440 H yang digelar di Kecamatan Labuapi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengingatkan pentingnya sinergitas dan gotong royong seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan bupati menanggapi beberapa persoalan sampah, fasilitas umum seperti […]